
Daftar Isi
Jakarta, fancytextgenerator Indonesia
—
Pemerintah menargetkan pemberian 3 juta sertifikat rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (
MBR
) pada 2027. Target tersebut meningkat tiga kali lipat dibandingkan program serupa pada tahun ini, yang menyasar 1 juta sertifikat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan program sertifikasi gratis tersebut merupakan hasil kolaborasi Kementerian PKP dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Ia turut mendorong dukungan permodalan usaha melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memperkuat perekonomian keluarga. Dukungan pemerintah berupa penurunan bunga pembiayaan PNM dari 22 persen menjadi 8 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Sertifikatnya diberikan gratis, ekonomi keluarganya dibantu supaya usahanya maju, rumahnya dibedah,” ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Minggu (1/11).
Selain program sertifikasi rumah gratis, Kementerian PKP juga menjalankan Program Bedah Rumah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Pemerintah menargetkan perbaikan 400 ribu unit rumah.
“Harapannya, program Bedah Rumah di daerah-daerah lain juga dapat segera diselesaikan sehingga target 400 ribu unit rumah dapat tercapai,” pungkasnya.
Juli lalu, Maruarar bersama dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid telah menyepakati program sertifikasi gratis sektor perumahan bagi MBR.
Nusron menjelaskan terdapat tiga kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program sertifikasi gratis.
Pertama
, masyarakat yang mendapatkan bantuan pemerintah.
Kedua
, masyarakat penerima Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)-nya akan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).
Ketiga
, masyarakat mandiri yang membangun rumah sendiri tetapi masuk dalam kategori MBR.
Penentuan sasaran penerima program dilakukan melalui kolaborasi Kementerian PKP dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan masyarakat yang memiliki slip gaji akan dikategorikan sebagai MBR berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025.
Sementara itu, bagi pekerja sektor informal yang tidak memiliki slip gaji, verifikasi dilakukan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), termasuk dengan melihat kelompok desil delapan atau di bawahnya.
[Gambas:Video fancytextgenerator]
(lil/pta)
Baca lagi: AS Kembali Serang Iran, Ini Wilayah yang Dibombardir
Baca lagi: BRI Perkuat Ekosistem Pangan untuk Dukung Swasembada Protein
Baca lagi: 4 Taktik Trump Coba Jegal Demokrat Menang di Pemilu Sela AS




3 Responses
Artikel ini berhasil membuktikan bahwa mempelajari pengetahuan sains mampu mengasah kedisiplinan dan pola pikir objektif. Pembahasan yang disampaikan sangat komunikatif, layaknya keramahan pelayanan yang selalu dihadirkan oleh untung88.
Sebuah karya tulis edukatif yang sangat praktis dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan pembaca. Informasi sains yang relevan ini disampaikan secara santun, ditambah referensi menarik seputar login untung88 yang makin melengkapi isi ulasan.
Pemaparan yang sangat objektif, bernas, dan memberikan kesegaran berpikir bagi para pembacanya. Semoga artikel yang sangat mengedukasi ini serta keberadaan untung88 dapat terus membawa dampak positif yang berkelanjutan.